Konsep demokrasi seringkali diasosiasikan dengan peradaban Barat modern, namun studi mendalam terhadap kerajaan-kerajaan kuno di Asia Tenggara dan India Selatan mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip partisipatif dan konsultatif telah berkembang jauh sebelumnya. Kerajaan Majapahit di Jawa dan Kerajaan Chola di India Selatan menawarkan studi kasus menarik tentang bagaimana sistem pemerintahan yang kompleks dapat mengakomodasi elemen-elemen demokratis dalam struktur monarki yang kuat. Kedua kerajaan ini, meskipun terpisah secara geografis dan budaya, menunjukkan pola evolusi tata kelola yang paralel, dimulai dari masyarakat pemburu-pengumpul hingga menjadi kekuatan maritim yang dominan di wilayahnya masing-masing.
Evolusi sistem pemerintahan dari zaman pemburu menuju kerajaan terstruktur merupakan proses bertahap yang melibatkan transformasi sosial, ekonomi, dan politik. Di Jawa, wilayah yang dalam literatur Sansekerta disebut Java Dvipa atau Swarna Dvipa (Pulau Emas), masyarakat awal hidup dalam kelompok-kelompok kecil dengan struktur kepemimpinan yang sederhana. Pola ini berubah secara signifikan dengan masuknya pengaruh Hindu-Buddha dari India, yang membawa konsep kerajaan (rajya) beserta sistem administrasi yang lebih terstruktur. Demikian pula di wilayah Tamil, masyarakat awal berkembang melalui fase yang serupa sebelum membentuk kerajaan-kerajaan terpusat seperti Chola.
Bahasa Sansekerta memainkan peran krusial dalam perkembangan sistem pemerintahan di kedua kerajaan. Sebagai bahasa administrasi, hukum, dan agama, Sansekerta menjadi medium yang memungkinkan kodifikasi aturan dan standarisasi praktik pemerintahan. Di Majapahit, prasasti-prasasti dalam bahasa Sansekerta dan Jawa Kuno mengungkapkan kompleksitas sistem administrasi, sementara di Kerajaan Chola, bahasa ini digunakan dalam dokumen-dokumen resmi dan prasasti kuil yang mencatat keputusan pemerintahan. Penggunaan bahasa yang terstandarisasi ini memfasilitasi komunikasi antar wilayah yang luas dan menciptakan kerangka hukum yang dapat dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat.
Kaum brahmana, sebagai kelompok intelektual dan religius, berperan sebagai penasihat utama dalam struktur pemerintahan kedua kerajaan. Di Majapahit, mereka tidak hanya bertanggung jawab atas upacara keagamaan tetapi juga memberikan nasihat politik kepada raja berdasarkan kitab-kitab hukum seperti Manusmriti dan Arthashastra. Demikian pula di Kerajaan Chola, kaum brahmana berperan dalam perumusan kebijakan dan administrasi kuil, yang pada masa itu merupakan institusi ekonomi dan sosial yang penting. Keberadaan dewan penasihat yang terdiri dari kaum brahmana dan pejabat tinggi menunjukkan adanya mekanisme konsultatif dalam pengambilan keputusan, sebuah elemen penting dalam sistem demokratis awal.
Masa pemerintahan Hayam Wuruk (1350-1389 M) di Majapahit sering dianggap sebagai puncak kejayaan kerajaan tersebut. Di bawah kepemimpinannya, Majapahit mengembangkan sistem administrasi yang terdesentralisasi namun terkoordinasi dengan baik. Raja dibantu oleh mahapatih Gajah Mada, yang menerapkan Sumpah Palapa sebagai visi pemersatu nusantara. Yang menarik adalah adanya dewan penasihat yang disebut Rakryan Mahamantri Katrini, yang terdiri dari tiga pejabat tinggi yang mewakili berbagai kepentingan dalam kerajaan. Struktur ini memungkinkan pertimbangan berbagai perspektif sebelum pengambilan keputusan penting, mencerminkan prinsip deliberatif yang menjadi ciri demokrasi.
Di sisi lain, Kerajaan Chola mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Kaisar Rajendra I (1014-1044 M). Sebagai penguasa yang visioner, Rajendra I tidak hanya memperluas wilayah kekuasaan Chola hingga Asia Tenggara tetapi juga mengembangkan sistem administrasi yang inovatif. Sistem pemerintahan Chola dikenal dengan desentralisasi kekuasaan melalui pembagian wilayah menjadi mandalam, valanadu, dan nadu, masing-masing dengan tingkat otonomi tertentu. Yang lebih demokratis adalah adanya majelis desa (ur) yang memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan lokal, termasuk pengelolaan sumber daya air dan penyelesaian sengketa. Institusi lokal ini menunjukkan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemerintahan telah diakomodasi bahkan dalam sistem monarki yang kuat.
Perbandingan antara kedua kerajaan mengungkapkan pola yang menarik dalam evolusi demokrasi awal. Keduanya mengembangkan mekanisme untuk menyeimbangkan kekuasaan sentral dengan otonomi lokal, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Majapahit lebih menekankan pada integrasi budaya melalui penyebaran pengaruh Jawa, sementara Chola mengembangkan sistem birokrasi yang lebih terstruktur dengan dokumentasi yang rinci. Namun, keduanya sama-sama mengakui pentingnya konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik melalui dewan penasihat formal maupun institusi lokal.
Warisan sistem pemerintahan kedua kerajaan ini masih dapat dilacak dalam praktik politik modern di wilayah tersebut. Prinsip musyawarah untuk mufakat yang menjadi ciri demokrasi di Indonesia memiliki akar dalam tradisi deliberatif Majapahit, sementara sistem pemerintahan lokal di India Selatan masih menunjukkan pengaruh struktur administrasi Chola. Studi terhadap kerajaan-kerajaan kuno ini mengingatkan kita bahwa demokrasi bukanlah konsep yang statis tetapi terus berevolusi melalui interaksi antara tradisi lokal dan pengaruh eksternal.
Dalam konteks kontemporer, pemahaman tentang evolusi sistem pemerintahan kuno dapat memberikan perspektif berharga tentang bagaimana masyarakat mengembangkan mekanisme untuk mengelola perbedaan dan mencapai konsensus. Baik Majapahit maupun Chola menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola tidak hanya bergantung pada kekuatan militer atau ekonomi tetapi juga pada kemampuan untuk menciptakan sistem yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pelajaran dari sejarah ini tetap relevan dalam diskusi tentang tata kelola pemerintahan modern dan pembangunan institusi demokratis yang berkelanjutan.
Kesimpulannya, studi terhadap Kerajaan Majapahit dan Chola mengungkapkan bahwa elemen-elemen demokratis telah berkembang dalam berbagai bentuk di kerajaan-kerajaan kuno Asia. Melalui peran bahasa Sansekerta sebagai alat administrasi, kontribusi kaum brahmana sebagai penasihat, dan evolusi dari masyarakat pemburu menuju kerajaan terstruktur, kedua peradaban ini mengembangkan sistem pemerintahan yang kompleks dengan ruang untuk partisipasi dan konsultasi. Pemerintahan Hayam Wuruk dan Gajah Mada di Majapahit serta Rajendra I di Chola menunjukkan bagaimana kepemimpinan yang visioner dapat dikombinasikan dengan mekanisme pemerintahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Warisan ini mengingatkan kita bahwa pencarian bentuk pemerintahan yang ideal adalah perjalanan panjang yang terus berlanjut hingga hari ini, di mana prinsip-prinsip seperti yang diterapkan dalam sistem slot deposit 5000 tanpa potongan modern pun memerlukan transparansi dan akuntabilitas.